Sekadar menelusuri jejak-jejak peradaban

Media Indonesia, Selasa, 4 Oktober 2011

EDITORIAL » Posko Laode
DUGAAN adanya mafia anggaran di Badan Anggaran DPR mengusik banyak kalangan. Ada yang melakukan cara konvensional untuk mengecam perilaku anggota banggar, yakni turun ke jalan. Ada pula yang mengembangkan gagasan mendesak agar badan yang berkuasa menentukan anggaran negara itu dibubarkan saja.
Namun, lain lagi cara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida. Bersama fungsionaris Partai Golkar Zainal Bintang, pekan lalu, keduanya mendirikan Posko Pengaduan Praktik Mafia Anggaran DPR. Hasilnya mencengangkan. Dalam dua hari saja, puluhan pengaduan masuk ke posko itu, di antaranya menyebutkan keterlibatan 10 anggota DPR dalam persekongkolan pembahasan APBN.
Dari pengaduan tersebut terpetakanlah secara jelas keterlibatan pimpinan komisi DPR, banggar, pejabat kementerian, pejabat daerah, calo, dan pengusaha yang berkomplot mengeruk uang negara.
Publik juga semakin yakin bahwa laporan yang ada di posko Laode itu mencerminkan hal yang senyatanya terjadi. Jika selama ini KPK mengaku sulit mendapatkan bukti adanya calo anggaran, sekarang sesungguhnya calo-calo itu tidak lagi bersembunyi atau mengenakan topeng. Kini para pemain anggaran itu sudah membuka kedok menantang KPK.
Laporan di posko pengaduan itu memang bukan barang matang dari sudut hukum. Masih butuh verifikasi. Karena itu, sah saja jika ada anggota dewan membantah laporan yang menyebutkan keterlibatannya.
Posko pengaduan itu juga bukan lembaga yustisi sehingga tidak berwenang menjatuhkan sanksi atau vonis. Pengaduan-pengaduan yang terhimpun di posko akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti jika dinilai ada unsur pidana. Atau dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR bila mengandung unsur melanggar etika.
Yang jelas posko itu dipercaya sebagai tempat publik mengadu. Karena itu, kita sungguh mengapresiasi karya Laode Ida dan Zainal Bintang tersebut. Itulah kerja yang mencerdaskan masyarakat.
Sebaliknya kita gelisah dengan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta KPK menunda pemeriksaan pimpinan banggar. Alasannya menunggu sampai selesai pembahasan RAPBN 2012.
Sejumlah pertanyaan kritis pun muncul. Apakah negeri ini akan bubar jika empat pemimpin banggar diperiksa KPK? Apakah pemeriksaan itu perlu waktu berbulan-bulan sehingga pimpinan banggar harus menginap di KPK berbulan-bulan pula sehingga menelantarkan rapat pembahasan RAPBN 2012? Apakah nasib RAPBN 2012 hanya berada di tangan empat pemimpin banggar?
Marzuki memang suka nyeleneh. Kemarin dia mengatakan tidak kaget dengan hasil survei yang menyimpulkan citra politikus menurun hingga menjadi 23,4%. Sebagai Ketua DPR Marzuki lupa menyebutkan apa yang dilakukan pimpinan DPR untuk mendongkrak citra politikus. Soal tingkat kehadiran anggota DPR di rapat saja tidak beres hingga sekarang.
Kini publik semakin jelas membedakan mana emas mana loyang. Mereka yang dimuliakan ternyata menistakan diri menjadi paria.

PAUSE » Pujian dan Karakter Anak
TAHUKAH Anda bahwa cara kita memuji anak dapat memberikan efek yang berbeda, baik itu menambah rasa percaya diri atau membuat anak terobsesi dengan keunggulan yang mereka miliki.
Konsultan psikologi dari Youbeauty, Art Markman, mengatakan sangat baik bagi anak-anak untuk berpikir bahwa bakat harus dilatih secara terus-menerus. Pujian seperti 'kamu cantik' atau 'kamu hebat bisa mendapat nilai 100' tidak cukup untuk memuji anak. Ada baiknya jika pujian itu diberi tambahan tentang bagaimana mereka mencapainya. Misalnya 'rambut kamu indah, apakah kamu menyisirnya sendiri?' atau 'karena kemarin kamu belajar, kamu mendapat nilai bagus'.
Metode itu tidak akan membuat anak Anda berpikir bahwa pencapaian mereka disebabkan mereka dilahirkan cantik atau pandai, tetapi mereka akan berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus berusaha. (Youbeauty/*/X-5)


ON THIS DAY


Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

Cara Seo Blogger